UMKM Kutai Kartanegara Terjepit Lonjakan Harga BBM
Kutai Kartanegara – Lonjakan harga BBM nonsubsidi memicu efek domino yang membengkakkan biaya operasional para pelaku UMKM. Di tengah daya beli masyarakat yang belum stabil, mereka dihadapkan pada pilihan sulit: menaikkan harga jual atau mengorbankan margin keuntungan.
Kondisi ini dirasakan langsung oleh Budi, pemilik usaha jajanan tradisional "Ilat Sapi" di Tenggarong. Untuk mendistribusikan produknya menggunakan mobil tua tahun 1990-an, Budi terpaksa membeli Pertamax (RON 92) yang harganya melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.650 per liter.
Ia memilih BBM nonsubsidi bukan karena mampu, melainkan demi efisiensi waktu. Sebagai pelaku usaha yang mengurus segalanya sendiri, mengantre berjam-jam untuk BBM bersubsidi justru akan melumpuhkan waktu produksi dan pemasarannya.
Dampak Nyata bagi Usaha
Arus Kas Terganggu , Sistem distribusi konsinyasi (titip jual) membuat perputaran modal semakin rentan akibat biaya transportasi yang membengkak hingga ratusan kilometer per minggu.
Akibat mahalnya bahan baku dan biaya operasional yang tidak sebanding dengan keuntungan, Budi terpaksa merumahkan pekerjanya dan kembali memproduksi mainan serta jajanan tersebut seorang diri.
Kasus Budi menunjukkan adanya ketimpangan akses. Secara regulasi, UMKM berhak atas BBM bersubsidi, namun realita antrean panjang di lapangan membuat subsidi tersebut sulit dijangkau. Para pelaku usaha berharap pemerintah memberikan kemudahan akses BBM bersubsidi yang ramah waktu agar tulang punggung ekonomi daerah ini tetap bisa bertahan.
